1.
Korea
Selatan
Sejak tahun 2010 hingga saat ini,
Korea Selatan berhasil mencatatkan diri menjadi negara terbaik yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang
kehidupan. Keberhasilan Korea Selatan dalam penerapan eGovernment ini tak lepas
dari maksimalnya pemanfaatan website pemerintah, www.korea.go.kr, yang
dikembangkan menjadi portal terintegrasi yang memberikan layanan menyeluruh
bagi masyarakat.
Dalam portal ini, masyarakat akan sangat
mudah mengakses berbagai layanan publik yang mereka butuhkan. Tak hanya layanan
dari pemerintah pusat, masyarakat pun akan mudah mengakses layanan yang
diberikan oleh pemerintah daerah. Karenanya, tak heran jika Korea Selatan
berhasil meraih nilai tertinggi dalam kriteria layanan online yang diberikan
oleh UNPAN.
Selain itu, kesiapan masyarakat Korea
Selatan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi faktor
kunci keberhasilan negara ini dalam eGovernment. Salah satu program yang
diterapkan pemerintah untuk menumbuhkan budaya digital dalam masyarakat adalah
pembangunan Songdo Digital City. Proyek yang merupakan kerjasama pemerintah dan
pihak swasta ini berhasil meningkatkan reputasi Songdo sebagai First Digital
City in Asia.
2.
Belanda
Langkah yang diterapkan pemerintah
Belanda dalam penerapan eGovernment dapat dikatakan cukup sederhana. Visi
pemerintah negara kincir angin ini dalam penerapan eGovernment adalah efisiensi
dan peningkatan partisipasi rakyat dalam pemanfaatan layanan pemerintah
elektronik.
Untuk mewujudkan hal tersebut,
pemerintah terlebih dahulu membangun integrasi back office management system
sehingga masyarakat dengan mudahnya dapat mengakses maupun memberikan data
melalui satu jalur yang user-friendly.
Pembangunan eGovernment ini dimulai dari
pengembangan infrastruktur untuk electronic authentication serta e-identity
number baik untuk pribadi maupun dunia usaha. Tak hanya itu, peningkatan
konektivitas broadband juga menjadi agenda pemerintah Belanda dalam meningkatkan
layanan publik berbasis elektronik ini.
3.
Inggris
Senada dengan Korea Selatan, fokus
pembangunan eGovernment di Inggris diawali dengan pengembangan portal yang
terintegrasi dengan berbagai layanan publik. Portal yang beralamat di
www.direct.gov.uk ini memberikan layanan one stop shop untuk seluruh layanan
dan informasi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Selain tersedianya layanan transaksi
keuangan antar masyarakat dan pemerintah, portal ini pun meyediakan informasi
lowongan pekerjaan secara online yang dilengkapi dengan aplikasi pencarian
lokasi bagi para pencari kerja.
Tak hanya itu, portal ini pun menjadi
kanal komunikasi pemerintah dan masyarakat. Salah satunya yang terlihat dari
halaman e-petition. Dimana, melalui halaman ini, masyarakat dapat mengirimkan
petisi secara online tentang sebuah isu yang berkembang sehingga baik
pemerintah maupun parlemen akan mudah menanggapi masukan masyarakat ini. Dengan
kata lain, portal ini pun berkembangan menjadi tolak ukur transparansi kinerja
pemerintah Inggris.
4.
Denmark
Keberhasilan Denmark menduduki
peringkat ke-empat tertinggi dalam eGovernment index ini sebagian besar
dipengaruhi oleh kemampuan individunya dalam memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi dalam kesehariannya. Seperti yang disampaikan oleh Lars Frelle-Petersen, Deputi Direktur
Jenderal dan Kepala Digital Task Force Agency for Governmental Management,
disitat dari futuregov.asia, bahwa Denmark telah siap untuk menerapkan layanan
diri sendiri (self services) yang ditunjukan olehlebih dari 80 persen
masyarakatnya telah melakukan hal tersebut.
Selain kesiapan masyarakat, Denmark
sendiri telah memiliki master plan untuk menerapkan eGovernment yang diuraikan
dalam empat tujuan utama. Pertama, penggunaan kertas baik untuk formulir
layanan maupun surat menyurat akan dihilangkan, karenanya masyarakat Denmark
akan mendapatkan digital mailbox yang dapat digunakan untuk berkomunikasi
dengan pemerintah. Kedua, peningkatan pertumbuhan perusahaan dengan menumbuhkan
bisnis online.
Tujuan ketiga yang ingin dicapai oleh
pemerintah Denmark adalah penggunaan teknologi informasi yang bertujuan untuk kesejahteraan khususnya bagi sekolah
publik, rumah sakit, serta rumah perawatan. Untuk mencapai hal tersebut,
pemerintah menargetkan pada tahun 2013 nanti seluruh data yang berhubungan dengan kesejahteraan tersebut
dapat diakses oleh sekolah, rumah sakit, maupun rumamh perawatan di seluruh
kota.
Keempat, fokus pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi ini tak hanya berbasis PC saja, tetapi dengan semakin
pesatnya pertumbuhan penggunan mobile phone maka seluruh aplikasi layanan
publik dapat diakses melalui perangkat mobile. Karena itu, pemerintah akan
memberikan fokus pada pengembangan sistem keamanan perangkat mobile.
5.
Amerika
Serikat
Amerika Serikat adalah negara yang
tidak pernah absen menempati posisi-posisi teratas dalam hal penerapan
eGovernment. Pada perhitungan peringkat kali ini, Amerika Serikat mampu
menunjukan peningkatan yang cukup pesat pada aspek layanan online-nya.
Salah satu yang terlihat jelas adalah
penggunaan jejaring sosial (social network) dalam memberikan informasi maupun
interaksi dari pemerintah ke warga negaranya. Salah satu jejaring sosial yang
paling sering digunakan adalah facebook, dimana setiap agensi ataupun
departemen akan menyebarkan informasi melalui situs ini.
Tak hanya facebook, twitter pun menjadi
portal jejaring sosial yang dimanfaatkan dengan maksimal oleh Amerika Serikat.
Bahkan, Presiden Obama pun terlihat sangat aktif berinteraksi dengan warganya
melalui situs ini.
6.
Perancis
Komitmen pemerintah Perancis untuk
menerapkan eGovernment telah terlihat sejak tahun 2001, dimana portal
pemerintah dengan alamat www.service-public.fr berhasil diluncurkan. Lima tahun
setelahnya, tepatnya pada tahun 2006, keberhasilan Perancis dalam penerapan
eGovernment tampak berkembang pesat setalah berhasil mentransformasikan hampir
seluruh aplikasi layanan publik yang sebelumnya berbentuk offline (paper based)
menjadi online, terhitung lebih dari 600 layanan telah didigitalisasi.
Tak berhenti sampai disana, komitmen
pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam
aktivitas keseharian masyarakatnya juga terlihat jelas dengan pengembangan
personal portal bagi warganya. Personal portal yang dapat dibuat pada situs www.mon.service-public.fr
ini bertujuan untuk melakukan proses administrasi di kantor pemerintah secara
online dan aman.
Dari sisi dunia usaha, komitmen layanan
online pemerintah juga terlihat pada penggunaan situs
www.guichet-entreprises.fr sebagai one stop service perusahaan. Situs ini
menyediakan berbagai layanan, mulai dari pendirian usaha hingga proses
rekruitmen tenaga kerja.
7.
Swedia
Kriteria yang paling menonjol dari
Swedia adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusianya dalam memanfaatkan
layanan publik berbasis teknologi informasi. Peningkatan kemampuan SDM ini tak
lepas dari kesungguhan pemerintah Swedia dalam mendorong masyarakat melalui
transformasi secara menyeluruh dalam layanan publiknya.
Pada awal tercetusnya eGovernment dalam
proses pemerintahan Swedia, pemerintahnya mengambil langkah besar dengan
mengubah keseluruhan layanannya yang sebelumnya paper based menjadi online.
Karenanya, masyarakat “dipaksa” untuk berteman dengan teknologi informasi dan
komunikasi dalam kehidupan seharai-harinya.
Langkah ini ternyata berhasil
memberikan dampak positif pada proses pemerintahan di Swedia. Tak hanya semakin
efektif dan efisien, dengan tranformasi ini pula, tingkat transparansi
pemerintah semakin meningkat tajam.
8.
Norwegia
Perencanaan pengembangan
eGovernment di Norwegia tertuang dalam master plan eNorway. Dalam dokumen
perencanaan ini, secara jelas terdapat peta jalan pengembangan eGovernment yang
diawali dengan terciptanya portal layanan publik www.norge.no sejak tahun 2005.
Syarat pengembangan eGovernment di
Norwegia yang terdapat dalam eNorway adalah pertama, pemerintah harus
menyediakan layanan digital yang user-friendly. Kedua, login ke situs layanan
publik harus sederhana dan terjamin keamanannya. Ketiga, tersedianya digital
mailbox yang aman bagi masyarakat dan dunia usaha yang bertujuan untuk
berkomunikasi dengan aparatur negara.
Syarat keempat, baik masyarakat maupun
pengusaha, tak hanya mendapatkan notifikasi melalui email saja tetapi juga SMS.
Kelima, pada awalnya, pendampingan akan diberikan kepada masyarakat untuk
mempermudah mereka mengakses online. Ini lahyang menjadi alasan peningkatan
kemampuan SDM Norewegia terhadap teknologi informasi semakin berkembang
pesat.Keenam, syarat pengembangan eGovernment ini berhubungan dengan solusi tekonologi
informasi dan komunikasi yang dibangun harus berkaitan dengan proses kerja dan
organisasi sektor publik.
Pemerintah Norwegia memberi perhatian
sangat tinggi terhadap keamanan digital, karenanya syarat ketujuh dari
pengembangan eGovernment disana adalah terlindunginya privasi dan informasi
masyarakat. Sedang, yang terkahir adalah pengukuran digitalisasi layanan harus
relevan dengan berbagai pelayanan yang terkoordinasi.
Rincinya syarat serta lengkapnya peta
jalan yang dibuat oleh pemerintah merupakan kebijakan terpadu Norwegia dengan
agenda digital Uni Eropa. Sehingga, di
tahun 2012 ini seluruh negara Uni Eropa akan memiliki standarisasi yang sama
dalam pengembangan eGovernment.
9.
Finlandia
Model pengembangan eGovernment di
Finlandia bersistem desentralisasi, dengan komando utama berasal dari pusat,
tetapi tanggung jawab dan implementasi diserahkan kepada pemerintah lokal.
Dalam hal ini, pemerintah pusat bertugas untuk mempromosikan manfaat
eGovernment, sedang pemerintah daerah akan menjadi penyedia jasa utama dari
layanan publik ini.
Kunci sukses Finlandia dalam menerapkan
eGovernment juga disebabkan oleh terbangunnya information society di negara
tersebut. Dengan kata lain, ditengah-tengah masyarakat ditumbuhkan budaya
digital yang diawali dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam berbelanja, atau eCommerce.
Dengan tumbuhnya budaya digital
dimasyarakat juga memberikan dampak dari terciptanya pemerintahan yang lebih
transparan. Efek samping dari peningkatan transparansi konerja pemerintah ini
juga menyebabkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap proses
pemerintahan di Finlandia.
10. Singapura
Singapura merupakan satu-satunya
negara Asia Tenggara yang selalu berhasil menempati posisi teratas negara
penerap eGovernment terbaik dunia. Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana front
office service yang menjadi unggulannya, kali ini keberhasilan Singapura
mempertahankan gelarnya karena pemanfaatan cloud computing.
Tahun 2009, Singapura berhasil menjadi
negara Asia pertama yang menyediakan layanan web 2.0 kepada seluruh guru untuk
berkomunikasi dan kolaborasi dengan menggunakan platform cloud standar. Selain
itu, di dalam portal pemerintah Singapura juga disediakan layanan pembayaran
online untuk masyarakatnya. Mulai dari pembayaran pajak, denda, hingga
pembuatan lisensi dengan mudahnya dapat dikases melalui portal ini yang telah
terhubung dengan jaringan kartu debit maupun kredit.
Download artikel ini DISINI
Download artikel ini DISINI